POLITIK LIBERAL YANG MEMPRAKARSAI MASUKNYA MODAL ASING PEMBANGUNAN PERKERETAAPIAN DI INDONESIA
POLITIK
LIBERAL YANG MEMPRAKARSAI MASUKNYA MODAL ASING PEMBANGUNAN PERKERETAAPIAN DI
INDONESIA
Unik
Nurul Asmi
3101414052
Sudah menjadi kebutuhan
dasar manusia untuk berpindah tempat, baik berpindah yang bersifat sementara
dan berjarak dekat maupun berjarak jauh. Transportasi memiliki peranan penting bagi
kehidupan manusia lebih – lebih untuk sekarang ini. Jika dahulu hanya
menggunakan alat yang sangat sederhana, kini mulai terus dikembangkan sesuai
dengan kebutuhan manusia. Betapa besar peranan transportasi dan pentinnya dalam
kehidupan manusia, tampak dari usaha – usaha manusia untuk senantiasa
memperbaiki dan meningkatkan sistem serta kapasitas angkut sepanjang zaman,
sejak dahulu hingga sekarang.
Di abad ke-12 Raja Jayabaya dari Kediri meramalkan bahwa Pulau jawa besok akan berkalung besi (Tanah
Jawa akan dikelilingi oleh rel kereta api). Hal ini ternyata menjadi kenyataan
, di tahun 1864 pemancangan rel kereta api pertama di tanah Jawa di lakukan di
stasiun Mijen Semarang oleh Gubernur Jenderal Belanda , Baron Sloet van De
Beele.[1]
Dalam abad ke ke – 19
kehidupan sosial olitik Indoneia serta Asia – Tenggara pada umumnya sangat
dipengaruhi oleh suasana politik yang terjadi di Eropa. Pada akhir abad ke – 18
tepatnya tahun 1789, terjadi Revolusi Perancis.[2]
Dengan keadaan negeri penjajah yang sedang kemelut, hal ini berpengaruh pula
terhadap kebijakan Liberal yang ada di Hindia Belanda.
Memasuki abad ke XX terdapat
suatu wacana baru dalam kehidupan dunia usaha di wilayah kolonial Hindia
Belanda. Kegagalan program politik kelompok liberal yang dilontarkan sejak
tahun 1870 bersama dengan pengundangan Agrarische
Wet , mengakibatkan adanya perubahan pandangan di kalangan para pejabat
kolonial Belanda. Prinsip yang mereka soroti adalah kegagalan program eksploitasi
ekonomi liberal bagi kesejaghteraan kolonial dan kenaikan keuntungan bagi
negara induk.[3]
Pada masa ini dimungkinkan lebih banyak modal asing yang menanmkan sahamnya di
Hindia belanda.
Kegagalan swasta dalam
menghadapi krisis ekonomi tahun1800-an dan reaksi penduduk pribumi di berbagai
tempat, terutama di Jawa dan Madura , terhadap kehadiran mereka memberi alasan
bagi pemerintah untuk kembali menggunakan pendekatan politis agar bisa
memulihkan posisinya sebagai koordinator dalam struktur perekonomian koloni
pada tahun 1900. Isu tentang kemerosotan kesejahteraan pada awal tahun 1900-an
merupakan puncak dari pandangan para pejabatnegara terhadap hasil kebijakan
mereka dalam memberi kesempatan investasi bagi swasta selama tiga puluh tahun
terakhir. [4]
Modal swasta makin
banyak yang berkembang di Hindia Belanda, akan tetapi hal ersebut kurang
diimbangi dengan perbaikan sarana yang ada. Dari perkebunana dan pertambanagan
membutuhkan sarana angkut yang cepat sehingga hasil perkebunan dan pertambangan
tidak cepat rusak.
Sarana jalan raya
tampaknya belum memadai, mengingat pertimbangan teknologi transportasi telah
berkembang begitu jauh. Sarana angkutan kereta api merupakan tuntutan yang tidak
dapat dihindari, karena sangat dibutuhkan sebagai sarana pengangkutan barang –
barang perkebunan, dengan demikian , barang – barang itu menjadi relatif mudah
diperoleh untuk memenuhi kebutuhan para pejabat Belanda dan keluarganya maupun
penduduk pribumi. Untuk mencapai tujuan itu pemerintah daerah mengadakan
konsesi dengan pihak swasta dalam rangka pembangunan sarana kereta api.[5]
Pembangunan jalur
kereta api di Hindia – belanda, khususnya di jawa, pada awalnya tidak
berdasarkan pertimbangan dan kepentingan untuk angkutan atau transportasi
manusia, tetapi untuk transportasi barang, khususnya barang – barang milik
gubernurmen dan barang barang produk perkebunan yang akan diekspor ke Eropa. Oleh karena itu
jaringan rel keret api di bangun dengan tujuan untuk menghubungkan kota – kota
pelabuhan di Hindia –belanda dengan daerah – daerah pedalaman yang menghasilkan
produk – produk perdagangan yang laku di pasar Eropa. Bukan kebetulan bahwa
pembangunan jaringan kereta api pertama kali di jawa adalah di jawa Tengah,
yang dimulai dari kota pelabuhan Semarang. Sebagai pertimbangannya karena kota
pelabuhan itu dikelilingi oleh daerah – daerah pedalaman yang banyak
menghasilkan produk – produk perkebunan ekspor. [6]
Setelah masuknya
perkeretaapian di Hindia Belanda sangat memberikan peranan penting bagi
berbagai sektor. Perubahan yang terjadi tidak hanya menyangkut segi
transportasi saja, tetapi juga menyangkut perekonomian suatu daerah hingga
menimbulkan kota – kota dan pasar – pasar baru. Tudak heran jika semakin
lancarnya transportasi darat dengan kereta api semakin menambah pemasukan modal
asing ke Hindia belanda. Walaupun pada proses pembangunan awalnya terjadi pro
dan kontra diantara beberapa pihak.
Pihak penanam modal
swasta juga memberi peran dengan membuat jalur kereta yang dibutuhkan oleh
perkebunan –perkebunan serta memenuhi kebutuhan pasar. Bahkan terdapat beberapa
perusahaan kereta api yang bersal dari swasta. Hal ini menunjukka kebijakan
politik Liberal dapat mengundang investor luar untk menanamkan modalnya di
Hindia belanda seperti dalam sektor transportasi darat yaitu kereta api.
Memasuki zaman kolonial
dalam sejarah bangsa Indonesia, terutama sejak abad ke-18 Masehi, alat
transportasi menjadi masalah yang makin utama dan sulit. Soalnya, sejak itu
muncul upaya besar – besaran dari penguasa kolonial untuk mengangkut kekayaan
yang dihasilkan dari bumi Indonesia
sebagai barang dagang untuk di jual ke pasar Internasional. Dengan di
berlakukannya politi liberal sebagai alat timbal balik dari pemerintah Belanda,
modal swasta banyak di tanamkan di Indonesia.
Hal
ini menyebabkan berkembangnya daerah – daerah perkebunan di Jawa , kebutuhan
akan alat – alat transportasi yang memadai di rasakan semakin mendesak.[7] Perusahaan
perkebunan yang semakin bertambah luas dan sedang mengalami perkembangan yang
pesat memerlukan sarana yang dapat mempermudah ketersampaian produksi. Tidak
jarang karena kurang adanya sarana barang yang hendak diekspor menjadi rusak.
Untuk
mengangkut hasil kebun dan pertanian diperlukan alat yang cepat dan dapat
menjaga kualitas, serta manfatnya secara alami. Oleh karena itu pemerintrah
kolonial bersamaan dengan adanya politik liberal , dimana dibukanya penanaman
modal yang banyak dari luar, pemerintah Belanda berusaha membangun bangsa
Indonesia sebagai bangsa yang mandiri. Hingga terdapat beberapa tawaran modal
untuk membangun jalur transportasi baru, yaitu sampai kepada di cetuskannyalah
pembangunan perkeretaapian di Indonesia untuk mempermudah dan memperlancar
pekerjaan manusia itu sendiri. Jadi apakah politi liberal yang ada pada masa
itu memberi pengaruh terhadap penanaman perkeretapian pertama di Hindia
Belanda?
Dengan
adanya peristiwa di negeri Belanda, tentang pandangan berbeda terhadap
pengolahan tanah jajahan. Kaum liberal mendorong adanya sebuah kebijakan baru
bagi tanah jajahannya agar pemerintah mengupayakan penghapusan verplichen (pajak
hasil bumi). Kebijakan ini mendorong kaum borjuis Belanda yang mempunyai modal
lebih, menuntut adanya penggantian sistem monopoli pemerintah dan sistem kerja
paksa dengan sistem persaingan bebas berdasarkan konsepsi liberalisme. Konsepsi
liberalisme terwujud dalam sebuah kebijakan yang memperbolehkan modal Asing
berkembang di Hindia Belanda dengan program swatanisasi perkebunan.[8]
Sepanjang
abad ke sembilan belas, surplus tanah koloni telah diserap setiap tahun sebagai
upeti bekas Belanda. Sebagian berkat pembayaran ini , Belanda bisa
memodernisasikan dan membangun masyarakat borjuis yang sukses. Menjelang masa
depresi , partai Liberal telah menjadi arus dominan dalm pembuat kebijakan dan
politik Belanda. Percaya sepenuhnya kepada pasar bebas. Kaum liberal telah
berjanji bahwa begitu ekonomi berkembang maka kehidupan rakyat bumi putera akan
meningkat karena kemakmuran akan menetas.tetapi itu hanya ilusi.[9]
Sejak
tahun 1870 kelompok penguasa swasta belanda mulai memainkan peranan penting
dalam perekonomian di Hindia Belanda. Sejak itu mereka dapat menanamkan
modalnya dengan leluasa dengan membuka perusahaan – perusahaan besar, seperti
perkebunan, perdagangan, pertambangan. Perusahaan ini dikelola secara bebas
dengan menggunakan teknologi baru. Upaya peningkatan produksi dilakukan secara
intensifikasi dan ekstensifikasi.[10]
Sejak
masa Liberal negara tidak lagi memonopoli dunia usaha tetapi meberi keleluasaan
kepada pihak swasta. Perubahan ini terjadi karena pengaruh perubahan liberal
yang berhasil mendominasi kursi di parlemen Belanda . sejak itu investasi asing
di Hindia Belanda berkembang pesat. Banyak pengusaha swasta Eropa mulai
menanamkan sahamnya sejumlah perusahaan di negaeri jajahan ini, mulai dari
sektor perkebunan, transportasi , telekomunikasi, pertambangan dan energi dan
sebagainya.
Setelah
abad ke – 19 , penerapan sistem tanam paksa mulai memperlihatkan penyimpangan –
penyimpangan. Dalam upaya mengejar keuntungan dan prosentase penanamannya, para
pelaksanaan penanaman sering melakukan pemaksaan. Hal ini melahirkan gagasan humanitaria
akan adanya upaya membela harkat manusia universal. Sebagai akibatnya mulai
tahun 1870 penerapan sistem tanam paksa
mulai di hapuskan.[11].
Setelah sistem tanam paksa dihapuskan, perekonomian negeri jajahan mulai
mengenal modal – modal swasta, baik dari negeri Belanda maupun negeri lain
seperti Inggris, Amerika dan Cina. Modal modal tersebut lebih banyak di
tanamkan di sektor perkebunan.
Lahirnya
politik etis, yang memiliki makna keterlibatan pemerintah dalam peningkatan
kesejahteraan rakyat bumiputera, tidak menghambat pertumbuhan – pertumbuhan
perusahaan – perusahaan swasta di Indonesia. Lahirnya perusahan – perusahaan
bak jamur di sim penghujan didorong oleh faktior utama, yaitu penyediaan lahan.
Sejak tahun 1870,pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan Undang – Undang
agraria (Agrarische Wet) yang memberi kepastian hukum pertahanan di Hindia
Belanda.[12]
Meski dengan fluktuasi yang tajam, tingkat pertumbuhan ekonomi zaman kolonial
bisa mencapai 2% pertahun antara tahun 1901 dan 1929 dan mekipun sektor
perkebunan berada di garis terdepan dalam ekspansi ini, semua sektor yang lain
seperti manufaktur, konstruksi dan transportasi , perdagangan grosir dan ritel
serta sektor pemerintah juga meningkat dengan pesat.
Perusahaan – perusahaan
eks perusahaan Belanda yang kini dikelola BUMN tidak berembrio dari perusahaan
negara yang didirikan selama tanam paksa tetapi dari periode Liberal 1870-1900
dan Politik Etis (1900-1942).[13]
Dengan
adanya perubahan rezim penguasa dari dominasi Liberal dalam parlemen pada tahun
1899 menjadi koalisi kanan – tengah, suatu program baru sebagai bentuk
perwujudan pandangan yang berbeda terhadap kebijakan koloni disusun. Hingga
akhirnya terlahirkan Undang – undang pada tanggal 23 Juli 1903 yang dikenal
sebagai Desentralisatie Wet 1903.[14]
Dalan undang – undang ini memberi kesempatan kepada pemimpin daerh untuk
mengembangkan daerah yang berda di bawahnya, sehingga tiap – tiap darah akan
bersaing untuk memajukan daerahnya.
Ketika
eksploitasi dan monopoli oleh negara mulai menunjukkan penurunan, seiring
dengan berkurangnya produktivitas Culturstelsel
yang mencapai puncaknya pada tahun
1848, tuntutan bagi pengurangan peran negara dan peningkatan swasta semakin
jelas teras. Gubernur jenderal duymaer van Twist pada awal tahun 1851, di bawah
tekanan dari Tweede kamer der Staten
General (Majwlis rendah parlemen
belanda) mengambil langkah – langkah bagi persiapan pembukaan pintu koloni bagi
masuknya modal swasta. Hasil penelitian Twist kemudian dikiriman ke Deh Haag
untuk dipertimbangkan menteri Koloni sebagai dasar pembuatan peraturan yang
akan digunakan sebagai landasan hukum investasi di tanah koloni.[15]
Dengan
adnya kepastian hukum khususnya yang berkaitan dengan jaminan bagi penyewaan
lahan sebagai modal dasara usaha, sejumlah badan usaha yang memiliki kekuatan
modal dan potensi pengembangan usaha mulai mengpayakan investasinya ke tanah
kolonial Hindia Belanda. Perusahaan besar yang berpusat di negeri belanda
mengirim perwakilannya ke kota besar yang ada di Hindia Belanda untuk melakukan
negosiasi dengan penduduk pribumi atau kepala daerah demi kepentingan
eksploitasi [16]
Ada
bentuk konflik lain dalam hal investasi modal yang terjadi Hal ini berkait
dengan bentuk investasi yang berlangsung atas objek yang sama. Jika selama
akhir abad XIX perkebunan mendominasi sektor agraris khususnya di Jawa dan
bagian tertentu pulau Sumatra, investasi modal usaha lain juga berlangsung di
sektor yang berbeda. Sektor yang marak dimasuki investasi adalah transportasi,
khususnya pembukaan dan perluasan jaringan jalan kereta api.[17]
Pengaturan
dalam hal penggunaan lahan antara sektor perkebunan, pertambangan, kehutanan
dan transportasi tentu saja menunjukkan perbedaan, meskipun ada kesamaan dalam
hal penguasa. Perkebunan , pertambangan dan kehutanan di satu sisi menuntut
penguasaan lahan untuk jangka waktu lama secara terpisah (blok), sementara
sektor transportasi lebih menggutamakan penggunaan lahan sesuai kebutuhan jalur
pengangkutan, Oleh karena itu ijin dan hak konsesi yang diberikan kepada
pengusaha transportasi pasti berasal dari pemerintah pusat, sementara peran
daerah dalam hal inilebih terbatas pada hal teknis daripada teritorial.[18]
Selama
zaman liberal pemerintah Hindia Belanda membangun banyak prasarana untuk
menunjang produksi tanaman dagangan ekspor, salah satunya ialah membangun jalan
– jalan , jaringan dengan kereta api, dan jembatan – jembatan. Hal ini
menunjukkan pembangunan kereta api di pulau jawa terutama terdorong oleh
pertimbangan – petibangan konomi : khusunya perkebunan – perkebunan besar.
Perkembangan kereta api ini berjalan dengan pesat sekali.[19]
Dengan
berkembangnya daerah – daerah perkebunan di Jawa, kebutuhan akan alat – alat
transportasi yang memadai dirasakan semakin mendesak. Munculnya perkebunan –
perkebunan tersebut dimungkinkan oleh Undang – Undang agraria yang diundangkan
dalam tahun 1870 dan bertujuan untuk melindungi petani – petani Indonesia
terhadap kehilangan hak milik atas tanah mereka kepada orang – orang asing. Keadaan
transportasi di jawa yang memang kurang memenuhi syarat, nampak bertambah parah
dengan muncul dan berkembangnya daerah – daerah perkebunan baru. Menghadapi
kenyataan yang demikian itu, menteri J.C Beud
berusaha menanggulanginya dengan berbagai percobaandan perbaikan alat –
alat transportasi.[20]
Gubernur
Jenderal hindia Belanda Tuan A. J Duymaer van Twist pada tahun 1851 memberikan
masukan berupa kemudahan pihak investor swasta (yang tertarik sebagai
pengembang) agar memberikan izin dari pemerintah Kerajaan Belanda untuk
membangun jalur transportasi kereta api di Hindia Belanda. Dan tahun 1852 pihak
kerajaan Belanda mengeluarkan konsesi atau surat keputusan yang memberikan
kemudahan bagi pihak investor swasta untuk membangun jalur kereta api. Dan baru
tahun 1860 raja Willem III menugaskan T.J Stieltjes untuk mengadakan
apenelitian terkait transportasi di Hindia Belanda.[21]
Objek
konsesi penting yang dilimpahkan oleh pemerintah kolonial kepada investor
setidaknya terdiri atas tiga sektor.: transportasi, kehutanan dan pertambangan.
Ketiganya dengan pengecualian transportasi, merupakan hak kewenangan negara.
Namun sejak 1870-an pemberian konsesi kepada swasta marak berlangsung seiring
dengan menguatnya peran swasta dalam sistem perekonomian koloni. Sektor transportasi
khususnya kereta api , hanya menyisakan bagian kecil bagi peran negara yang
tetap memiliki peran serta dalam bentuk perusahaan kereta api negara atau Staatsspoor yang didirikan pada tahun
1866[22]
Pada
tahun 1846 Gubernur jenderal Hindia Belanda J.J Rpchussen (1845-1851) mengusulkan
kepda pemerintah kerajaan belanda agar menolak permohonan konsesi dari pihak
swasta yang waktu itu sudah ada yang tertarik pada penanaman modalnya dalam
bidang transportasi. Karena menurutnya pengadaan transportasi hendaknya dilakukan
oleh pemerintah. Bertolak belakang dengan usul Rochussen , gubernur jenderal
A.J Duymaer van Twist(1851-1856) justru mengajukan usul agar pemerintahan
kerajaan di belanda mempertimbangkan usulan konsesi pihak swasta. Hingga
akhirnya dikeluarkan konsesi untuk mempermudah penanaman modal.
Berdasarkan
surat keputusan raja belanda tanggal 31 oktober 1852, banyak kalangan pengusaha
swasta mengajukan permohonan konsesi untuk membuka permohonan usaha kereta api
di Pulau Jawa. Beberapa permohonan berasal dari pengusaha perkebunan swasta
yang mulai bermunculan, maksud mereka ialah agar perusahaan mereka bisa lebih
mampu mengangkut hasil produksi yang mulai
melimpah.[23]
Disini dapat dilihat pihak penenm modal mudal dapat memperhitungkan keuntungan
yang akan diperoleh jika menggunakan kereta pai sebagai sarana angkut barang
hasil perkebunan. Karena jika terus menerus menggunakan manusia dimungkikan
kurang efisien dan akan menghadapi banyak kendala. Pihak perkebunan mulai
memikirkan pentingnya transportasi darat menggunakan kereta api.
Pihak
– pihak yang berkepentingan yaitu kalangan perkebunan mengajukan saran – saran
dan keinginan mereka, agar pembuatan jalan rel kereta api dilakukan dari pusat
perkebuanan ke pelabuhan di tepi pantai. Selain itu ada pula kalangan lain yang
mngusulkan, agar dapat sekaligus, dirancang pembuatan jaringan rela secara
terpadu di Pulau jawa.[24]
Untuk
kecepatan gerak tentara, Gubernur Jenderal Deandles membikin jalan raya anyer
ke Panarukan . Setelah selesai di tambahlah beberapa jalan simpan ke arah
pedalaman untuk mengangkut hasil bumi. Dalam pada itu seorang perwira
kolonel genie Van der Wijck menganjurkan
untuk kepentingan pertahanan, hendaknya selekas mungkin diadakan jalan kereta
api di Hindia belanda[25]
Dan guna mempertahankan pulau Jawa dari serbuan Inggris deandles membangun
jaringan jalan raya atau jalan pos serta pelabuhan – pelabuhan untuk pangkalan
angkatan laut.[26]
Pada
tahun 1840 Kolonel J.H.R Van Der Wick mengusulkan kepada Kerajaan belanda agar
membangun transportasi baru yaitu kereta api di Hindia Belanda sebagai solusi
atas permasalahan terkait keamanan ekonomi.[27]
Dalam melakukan penelitian juga menua beberapa permasalahan akan jalur yang
hendak dibuat.
Pemerintah
tampak memeberi fasilias yang besar kepada peusahaan kereta api. Dalam hal ini
perusahaan kereta api dianggap sebagai pelayanan umum yang harus dipentingkan
untuk masyarakat. Akan tetapi berdasarkan pasal 69 semua aset kereta api akan
menjadi milik negar setelah akhir masa konsesi, semua lahan yang telah di
bebaskan juga masuk di dalamnya.[28]
Disini posisi perusahaan kereta api sangat kuat secara yuridis formal. Akan
tetapi hal itu bukan berarti tidak ada masalah hukum, dalam hal ini terjadi
sengketa antara perusahaan kereta api dengan perusahaan perkebunan atas objek
yang sama.
Sejak
awal pihak Inggris menyadari bahwa kehadiran mereka yang dominan pasti akan
menimbulkan reaksi dari kalangan ekonomi dan politikus Belanda. Oleh karena
itu, mereka kemudian menggunakan "kedok” modal belanda yang diwujudkan
dalam Nedelandsch Indische Stromvart
Maatschappij (NISM). Sejak tahun 1875 NISM praktis tampil memonopoli jalur
– jalur pelayaran di Hindia Belanda yang menghubungkannya bukan hanya dengan
pangkalan – pangkalan niaga di Asia tetapi juga ke Eropa.[29] NISM
ini merupakan pelopor perusahaan kereta api swasta yang pertama kalinya
mendapat konsesi dari pemerintah.
Berdasarkan
surah Gouverment Belsuit No. 9 tahun 1893 tertanggal 20 April 1893 (untuk
pengajuan konsesi selama 50 tahun) Pembangunan sejauh 23 km dari Semarang
hingga jogjakarta yang juga mengarah pada pabrik gula Sewugalur. Di Jogjakarta
jalur kereta api pada mulanya digunakan untuk mengangkut penumpang karena orang
Jawa (pribumi) tidak suka bepergian jauh serta hanya pegawai pemerintah Hindia
Belanda saja yang bepergian jauh.[30]
Sesungguhnya
pada awalnya prmohonan konsesi NISM itu diajukan oleh W. Poolman, A Fraser dan
E. H Kol. Mereka mengajukan permohonan konsesi bagi pemasangan dan pengusahaan
jalan rel dari Semarang ke Surakarta dan Yogyakarta. Yogyakartawaktu itu
disebut Vorstanlanden, yaitu daerah yang dikuasai raja – raja, maksudnya Sunan
Surakarta dan Sultan Yoyakarta. Mereka berani mengajukan permohonan itu atas
dasar pertimbangan bahwa wilayah yang akan di lalui oleh jalan rel itu, yaitu
daerah – daerah : Semarang Selatan, Surakarta dan Yogyakarta merupakan daerah
penghasil barang ekspor yang kaya, seperti kayu, tembakau, gula. Barang –
barang itu perlu diangkut ke Pelabuhan Semarang.[31]
Sepur
klutuk atau kereta api uap di Indonesia sudah setua rel kereta api itu sendiri.
Jalur lama yang ada di mulai dari stasiun Mijen Semarang ke arah Tanggung
tanggal 7 Juni 1864 oleh NISM (Nederlandsch
Indische Spoorwegn Maatschappij) (kemudian dilanjutkan jalur ke Grobogan,
Kedungjati, Gundih hingga Solo dan dilanjutkan proyek ke Yogyakarta[32]
Sebenarnya
memang telah ada beberapa permohonan konsesi yang diajukan oleh pihak swasta
kepada pihak Hindia Belanda untuk membangun dan mengelola Jalan kereta api,
terutama di daerah – daerah pekebnan yang pentting. Permohnan konsesi antara
lain dilakukan oleh perusahaan kereta api Hindia Belanda atau Nederlandsch
–Indische Spoorwegn Maatschappij atau NISM. Oleh karena pemerintah sendiri pada
saat itubelum mempunyai perusahaan kereta api maka permohonan dari NISM belum
dikabulkan.
Timbulnya
permintaan konsesi dari pengusaha swasta yang disertai jaminan bbunga 5% dari
modal yang dipinjam, telah menimbulkan berbagai macam pendapat dikalangan
pejabat pemerintah Hindia Belanda.Gubernur Jenderal Mr. L.A.J.W. Baroen Slot
van den Beele(1861-1868)akhirnya bersedia mengabulkan permintaan konsesi
tersebut dengan permintaan syarat-syarat tertentu. Persyaratan dimaksud antara
lain supaya pembuatan jalan rel itudisesuaikan dengan arahan menteri Urusan
Jajahan Hindiia Belanda Fransen van De Puttemenginginkan agar jalur jaln rel
Semarang-Solo Yogyakarta diperluas dengan lintas cabang dari Kedungjatimenuju
Ambarawa. Soalnya di Ambarawa ada benteng Willem 1 yang pentingdari segi
kemiliteran. Dalam hal ini jaminan bunga modal sebesar 4,5% akan diberikan oleh
pemerintah , kecuali untuk lintas cabang Ambarawa. Persyaratan lainnya adalah
lebar sepur harus sesuai dengan norma standar Eropa, yakni 1453mm. Akhirnya
dengan adanya kebutuhan yang saling mengkait , maka pada tahun 1862 untuk
pertama kalinya pemerintah memberikan konsesi kepada beberapa orang pengusaha
swasta yang kemudian mendirikan perusahaan kereta api Nederlanssch-Indische
Spoorweg Maatschappij (NISM) yang dipimpin oleh
irr. J.P.de Bordes.
Pembangunan
jalur transportasi baru ini dipilih dengan penanaman jalur kereta pai, karena
di rasa kereta api lbih efektif dan efisien, walaupun dalam proses pembuatannya
memakan waktu yang cukup lama karena ketersediaan modal yang terbatas dan medan
jalur yang akan di lalui cukup curam. Beberapa pihak swasta sudah mengajukan
pembuatan jalur kereta ini sejak lama, namun baru dapat di terima oleh
pemerintah kolonial tahun 1864.
Ketika
pada tanggal 10 agustus 1867 lintas Semarang (kemijen) ke tanggung sepanjang 25
km dibuka dan kereta api mulai dioperasikanuntuk umum ternyata masalah yang
dihadapi NISM cukup besar. Perusahaan
ini di hadapkan opada kesulitan finansial yang paling parah, karena sudah
terlanjur alah merancang sejak awal. Ternyata pngeluaran yang harus dibiayai
untuk pembangunan jalan rel yang pertama ini jauh melebihi rancangan anggaran
yang diperkirakan, sehingga timbul kekhawatiran di kalangan pemimpin NISM.
Dalam pada itu, berita – berita yang
dimuat dalam surat kabarpun tidak mendukung pertumbuhan kereta api di
pulau jawa, sehingga pelaksanaan investasi pembangunan jalan rel di jawa
terancam terhenti, sehingga NISM meminta bantuan kepada pemerintah . bantuan
yang diberikan pemeintah dewasa ini adalah berupa pinjaman modal tanpa bunga kepada
NISM, sehingga pembngunan jalan rel dimungkinkan untuk dilanjutkan terus sampai
ke Surakarta. Pemerintah mengabulkan permintaan bantuan keuangan NISM , karena
jalan rel tersebut dianggap sangat penting bagi kelancaran pengangkutan
produksi gula yang cukup banyak untuk diekspor waktu itu.[33]
Semenjak
dibangunnya jalan kereta api yang pertama di Indonesia itu, kemudian
bermunculan perusahaan – perusahaan kereta api swasta lainnya yang diminta ijin
untuk membangun dan mengelola jalan kereta api.[34]
Dengan adanya pemangunan keretaapi tersebut proses transportasi menjadi lebih
lancar.
Pembangunan
perkeretaapian oleh pemerintah Kolonial Belanda , selain bertujuan untuk
memenuhi keperluan kaum kolonial, juga dimaksudkan untuk memajukan pertumbuhan
perekonomian penduduk di negara jajahan mereka , dalam hal ini orang Indonesia.
Setelah tahun 1900, semenjak diopersikannya
jaringan kereta api alat angkut inimnjadi pilihan utama penduduk. Hal
ini dimungkinkan karena pendapatan penduduk pribumi menjadi lebih baik dalm pada itu ongkos perjalanan dengan
menggunakan alat transport kereta apilebih murah dan lebih cepat dibandingkan
dengan ,enggunakan alat transportasi yang sudah ada.[35]
Diantara
kegunaan sarana transportasi kereta api itu adalah : Pertama, untuk pengangkutan bahan makanan pribumi, seperti padi,
beras dan hasil bumi lainnya. Kedua, sebagai
aalat pengangkut produksi perkebunan yang bertumpuk, terutama kopi dan gula. Ketiga, sebagai alat pengangkutan barang
– barang industri bagi kebutuhan orang – orang Eropa, berupa barang – barang
konsumsi, tekstil (katun) dan barang – barang penting lainnya. Dengan adanya
sarana pengangkutan kereta api dapat menjamin kelancaran arus barang –barang
kebutuhan pokok, sehingga barang – barang itu relatif lebih mudah diperoleh.[36]
Pemerintah belanda
setelah bertahun – tahun ragu akhirnya berpendapat bahwa pemasangan jalankereta
api di Hindia – Belanda sangat perlu, telah menunjukka kepada rakyat
perhatiannya terhadap pemasangan jalan rel umumnya dan pengusaha – pengusaha
oleh Negara khususnya, dengan adanya kereta api timbulla kemakmuran di daerah
yang mempunyai benih kemakmuran, tetapi sangat kurang penduduknya dan tak mempunyai hubungan sehngga tetap
menjadi suatu daerah yang terbelakang. [37]
Pentingnya transportasi
Kereta Api tercermin semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan bagi
mobilitas penumpang maupun barang secara aman, nyaman, cepat, tepat dan beratur
dengan biaya yang dapat terjangkau daya beli masyarakat. Hal ini berarti
transportasi Kereta Api memiliki posisi penting dan strategi dalm memperlancar
roda perekonomian. Menyadari pentingnya peranan perusahaan Kereta Api sebagai
sarana penunjang, pendorong dan penggerak pertumbuhan daerah yang berpotensi
berarti transportasi Kereta Api memiliki posisi penting dalam memperlancar roda
perekonomian. Kereta Api sangat dibutuhkan untuk mengangkut hasil perkebunan
tidah hanya tembakau melainkan juga tanaman seperti karet, kelapa sawit dan
sebagainya. Dan lebih dari 65 jenis barang yang dapat diangkut 17 barang yang diangkut,
misalnya kayu bakar, semen, papan, batu, besi rel, karet, tembakau, minyak
sawit, kopi. Hasil pertanian dan kerajinan rakyat, anatara lain padi, atap, dan
sebagainya. Jenis barang yang diangkut sebagian besar merupakan kebutuhan pokok
masyarakat kota dan komuditi ekspor yang di kirim ke luar negeri melalui
pelabuhan Belawan. Tanaman ekspor ini sebagian besar dikelolah perkebunan besar
milik Asing baik pengusaha swasta maupun milik pemerintah.
Dengan
dipasangnya jalur kereta api dan trem , dirasakan adanya berbagai pengaruh
tersendiri dalam kehidupan masyarakat. Adanya jalan –jalan kereta api, terutama
yang di bangun di daerah-daerah yang letaknya jauh darijaringan jalan raya,
mengakibatkan berbagaimacam perubahan yang nyata. Daerah yang terletak di sepanjang
jalur jalan kereta api tersebut kemudian menjadi lebih ramai dan bahkan mulai
tumbuh menjadi kota – kota keccil. PAsar – pasar mulai bermunculan dan segera
menjadi pusat aktivitas perdagangan dan komunikasi bagi desa- desa di
sekitarnya. Jaringan jalan kereta api ternyata dapatt menjadi perangsang bagi
para pedagang di daerah pedalaman untuk meningkatkan kegiatan dan menghubungkan
ekonomi pedesaan dengan daerah pemasaran yang lebih luas lagi seperangkatan
tram dan kereta apai telah ditentukan.rti semarang an kota-kota kecil lainnya.
Pengangkutan yang relative aman dan cepat adalah denga kereta api atau tram,
selain itu ongkos pengangkutannya juga tidak begitu mahal. Selain itu
masyarakat desa yang semula tidak begitu memperrhatikan waktu, kemudian menjadi
masyarakat yang mengenal waktu, karena jam keberangkatan.[38]
Jadi,
perkembangan perkeretapian yang ada di Hindia belanda pada masa itu tercetus
karena adanya tuntutan zaman akan keperluan transportasi yang didukung dengan
masuknya modal asing yang di tanamkan oleh swasta di Hindia Belanda. Pemerintah
kolonial membuka kesempatan seluas – luasnya terhadap modal swasta asing yang
akan menanmkan modalnya pada masa politik liberal yang sedang berlaku.
DAFTAR
PUSTAKA
Hermanu.
2014. Kereta Malam. Yogyakarta:
Bentara Budaya.
Poesponegoro, Marwati Djoenet. 2011. Sejarah Nasional Indonesia V (Jakarta :
Balai Pustaka.
Prasetyo w, Yudi. Perkembangan Transportasi Kereta Api di Perkebunan Deli (Sumatra Utara)
Tahun 1880-1891. Jurnal, tidak diterbitkan.
Simeon, Oerip. 1953. Sejarah Kereta Api Negara (SS/ DKA) di
Indonesia . Bandung : Pengurus Besar Persatuan Buruh Kereta Api.
Sukardi, Tanto. 2014. Tanam Paksa di Banyumas. Purwokerto :
Pustaka pelajar.
Susilowati, Endang. 1984. Peranan Tram Semarang –Juana sebagai Sarana
Pengangkutan pada Tahun 1885 – 1900. Tesis : tidak diterbitkan.
Tim Telaga Bhakti Nusantara. 2007. Sejarah Perkeretaapian Indonesia Jilid I .
Bandung : CV Angkasa.
Vickers, Adrian. 2005. Sejarah Indonesia
Modern.Yogyakarta : Insan Madani.
Wasino, dkk. 2013. Sejarah Nasionalisasi Aset – Aset BUMN, (Biro Hukum Kementerian
BUMN RI.
[1] Hermanu, Kereta Malam, (Yogyakarta: Bentara
Budaya, 2014), hlm.11.
[2] Tim Telaga
Bhakti Nusantara. 2007. Sejarah
Perkeretaapian Indonesia Jilid I . Bandung : CV Angkasa hlm.9
[3] Wasino. dkk, Sejarah Nasionalisasi Aset – Aset BUMN, (Biro
Hukum Kementerian BUMN RI, 2013), hlm. 40
[4] Wasino. dkk,
op. cit. hlm. 204- 205)
[5] Tanto Sukardi, Tanam Paksa di Banyumas, (Pustaka
pelajar, 2014), hlm. 96-97
[6] Wasino. dkk,
op. cit. hlm. 171)
[7] Munculnya perkebunan tersebut
dimungkinkan oleh Undang- Undang Agraria yang di undangkan dalam tahun 1870 dan
bertujuan untuk melindungi petani-petani Indonesia. Lihat Endang Susilowati ,Peranan Tram Semarang –Juana sebagai Sarana
Pengangkutan pada Tahun 1885 – 1900 (Tesis : tidak diterbitkan, 1984), hlm.
3.
[8] Yudi Prasetyo w, Perkembangan Transportasi Kereta Api di
Perkebunan Deli (Sumatra Utara) Tahun 1880-1891, (Jurnal, tidak
diterbitkan), hlm. 1
[9] Adrian.Vickers, Sejarah Indonesia
Modern. (Yogyakarta : Insan Madani, 2005) .hlm. 24
[10] Tim Telaga Bhakti Nusantara. Op.
cit. hlm. 15
[11] Marwati Djoenet Poesponegoro, Sejarah Nasional Indonesia V (Jakarta :
Balai Pustaka, 2011), hlm. 5.
[12] Wasino. dkk,
op. cit. hlm. 4
[13] Wasino. dkk,
op. cit. hlm. 4
[14]Wasino. dkk, op.
cit. hlm. 49)
[15] Wasino. dkk,
op. cit. hlm.
24-25
[16] Wasino. dkk, op. cit. hlm. 32
[17] Wasino. dkk,
op. cit. hlm. 34
[18] Wasino. dkk, op. cit. hlm. 66
[19] Marwati Djoenet Poesponegoro, Sejarah Nasional Indonesia IV (Jakarta :
Balai Pustaka, 2011), hlm. 383-384
[20] Endang Susiloewati . op, cit. , hlm. 3-4
[21] Hermanu. Op.
cit. hlm.118.
[22] Wasino. dkk,
op. cit. hlm. 42-43)
[23] Tim Telaga Bhakti Nusantara. Op.
cit. hlm. 49-50
[24] Tim Telaga Bhakti Nusantara. Op.
cit. hlm. 49-50
[25] Oerip.Simeon,. Sejarah Kereta Api Negara (SS/ DKA) di
Indonesia . Bandung : Pengurus Besar Persatuan Buruh Kereta Api, 1953) hlm.
34
[26] Tim Telaga
Bhakti Nusantara. Op. cit. hlm.9
[27] Hermanu. Op.
cit. hlm.117
[28] Wasino. dkk, op. cit. hlm.
37
[29] Wasino. dkk,
op. cit. hlm. 68
[30] Hermanu. Op.
cit. hlm.135-136.
[31] Tim Telaga Bhakti Nusantara. Op.
cit. hlm. 53
[32] Hermanu. Op. cit. hlm. 14
[33] Tim Telaga Bhakti Nusantara. Op.
cit. hlm. 54
[34] Pembangunan ini dilakukan di
Jawa dan Sumatra. Endang Susilowati, op.cit. hlm 6
[35] Tim Telaga Bhakti Nusantara. Op.
cit. hlm. 84
[36] Tanto Sukardi, op.
cit. hlm. 97
[37] Oerip.Simeon,. op. cit. hlm. 78
Komentar
Posting Komentar